Bojonegoro, NNews.co.id – Puluhan kepala desa di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengikuti penyuluhan hukum yang digelar oleh Kejaksaan Negeri setempat.
Kasie Perdata dan Tata Usaha Pidana Kejaksaan Negeri Bojonegoro Mohammad Fatin menyebutkan, penyuluhan hukum digelar untuk memberikan pendampingan dan pemahaman kepada seluruh aparatur desa guna mencegah dan menghindari tindak pidana korupsi.
“Ini merupakan bentuk pendampingan, pencegahan dan fungsi edukasi yang dijalankan oleh kejaksaan dalam penanganan korupsi,” katanya di Rumah Makan Harissa, Desa Jetak, Bojonegoro, seusai kegiatan, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, masalah tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuknya perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat, khususnya aparatur desa yang saat ini menjadi ujung tombak pembangunan pemerintah.
” Pendampingan seperti ini saja tentu tidak cukup. Terpenting adalah implementasinya sehingga diharapkan teman-teman desa selalu koordinasi dengan pihak kejaksaan, mau tanya datang ke kejaksaan bilamana ada masalah” katanya.
Sementara itu, Maftukin, selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Dander menilai, penyuluhan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan itu sangat tepat, apalagi berkaitan pengelolaan dana desa.
“Kita harapkan tidak ada kades yang tersandung kasus hukum karena penyalahgunaan keuangan dana desa,” katanya.
Selain itu, penyuluhan hukum semacam ini harus terus dilakukan. Dengan demikian, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk desa dapat dimanfaatkan dengan benar. (Eko)
