Nganjuk, NNews.co.id – Program pemerintah pusat terkait efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dilakukan oleh Pemkab Nganjuk. Dari data badan pengelolaan keuangan dan aset daerah BPKAD Nganjuk ada sekitar 10 persen APBD terserot untuk efisiensi belanja.
Pemangkasan anggaran tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Kepada NNews.co.id, Plt BPKAD Nganjuk Diah Puspitorini mengatakan, setiap tahun APBD Kabupaten Nganjuk sekitar 3 triliun maka efisiensi sekitar 300 miliar rupiah dan dana hibah dari pusat sebanyak 39 miliar rupiah yang di hentikan.
“ Prosentasenya efisiensi 50 persen untuk perjalanan dinas, 30 persen untuk makanan dan minuman, 20 persen untuk alat tulis kantor atau atk dan pengadaan mobil dinas serta kapasitas building ditiadakan,”terangnya, Selasa (18/2/2025).
Atas efisiensi itu, ucap Diah lebih lanjut, juga berdampak pada pembangunan atau proyek daerah yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, meminta agar dinas bisa segera melaksanakan proyek karena itu terkait kwalitas bangunan.
“ Disamping itu, pihak OPD atau dinas harus melakukan pengiritan. Terutama untuk ATK yang selama ini untuk kebutuhan administrasi masih manual, dan diarahkan ke digitalisasi untuk mengurangi ATK,”pungkasnya.
Sementara SDMnya untuk ke arah digitalisasi harus diadakan pelatihan-pelatihan terhadap ASN sendiri.
Hariadi Soewandito
