Soal Polemik Debat, Komisioner KPU Bojonegoro Nyatakan Siap Mundur
Bojonegoro, NNews.co.id – Buntut debat publik Pilkada pertama (19/10/2024) lalu yang gagal karena dihentikan KPU Bojonegoro, Komisi A DPRD Bojonegoro menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang Komisi A, Rabu (6/11). .
Rapat yang dipimpin Choirul Anam itu berlangsung cukup tegang. Ariel Sharon, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bojonegoro mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat untuk menentukan jadwal debat publik.
“Nanti malam kita akan melakukan rapat untuk menyelenggarakan debat public dan kami pastikan debat publik akan segera dilaksanakan,” tegas Ariel Sharon.
Choirul Anam selaku pimpinan rapat menanggapi pernyataan Ariel Sharon dengan pesimis.
“Apa yang akan dirapatkan kalau kedua belah pihak tidak sepakat dengan konsep debat. Kan pasti tidak terjadi lagi,” ucap Irul, sapaan akrab Choirul Anam.
Irul mengancam akan mengeluarkan surat rekomendasi jika debat kedua yang akan dirapatkan nanti malam kembali gagal terlaksana.
“Jika sampai gagal lagi kita akan mengeluarkan surat rekomendasi ke KPU Pusat untuk mengganti kelima komisioner KPU Bojonegoro,” tegas Irul.
Menurut Irul, pihaknya akan menyampaikan kepada KPU RI bahwa KPU Bojonegoro tidak sanggup mengemban sumpah jabatan sebagai penyelenggara Pilkada Bojonegoro tahun ini.
Sementara, Ariel Sharon memastikan debat akan segera dilakukan dan rencananya akan diselenggarakan pada 13 November mendatang.
“Dalam penyelenggaraan debat kita akan berpedoman pada PKPU No.13 Tahun 2024,”kata Ariel.
Ariel siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisioner KPU Bojonegoro jika debat publik yang merupakan tahapan Pilkada Bojonegoro 2024 kembali gagal terlaksana.
“Kami siap mundur,” serentak tiga komisioner KPU Bojonegoro, Ariel Sharon, Waryono dan Sholihuddin di ruang rapat.
Selain itu, Ariel menyatakan bahwa, debat pertama telah terbayar menggunakan anggaran APBD. Pembayaran itu diberikan kepada even organizer (EO) untuk penyelenggaraan sebesar 147 juta lebih. Sedangkan, untuk lembaga penyiaran sebesar Rp. 86 juta lebih.
” Total anggaran yang kami gunakan kurang lebih sebesar Rp. 233 juta jelasnya.
Terkait hal itu, Choirul Anam meminta debat harus tetap dilakukan, mengingat KPU telah mendapat dana hibah dari APBD total sebesar 81 milyar. Oleh sebab itu debat harus dilangsungkan dengan segala resikonya.
” Jika, anda rapat nanti malam tetap tidak ada titik temu, apakah KPU berani menyelenggarakan debat”,tanya Irul.
” Berani”,jawab Ariel tegas.
Eko Prayitno
