BojonegoroHeadlineJawa TimurPemerintahan

Sidak SDN Sumberejo II dan III, DPRD Temukan Kejanggalan

Bojonegoro, NNews.co.id – Polemik penggabungan (merger) SDN Sumberrejo III ke SDN  Sumberrejo II Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro terus bergulir. Komisi C DPRD Bojonegoro, akhirnya turun ke lokasi untuk inspeksi mendadak (Sidak) kondisi yang ada di lapangan. 

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Afan memimpin langsung inspeksi mendadak (Sidak) dan mendapati fakta yang tidak sesuai dengan keharusan merger sebuah sekolah. Pihaknya sempat bertanya terkait status kepemilikan tanah kepada warga sekitar.

” Terkait status kepemilikan tanah, tanahnya yang punya sudah meninggal  kemudian diwariskan kepada anaknya, yang ternyata statusnya anak adopsi. Nah, itu potensial rumitnya “,ucap pria politisi Partai Demokrat ini di SDN  Sumberrejo II, Kamis (13/7/2023).

Sidak kali ini, sambungannya, untuk melihat kondisinya sambil mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Menurutnya, nanti masing-masing anggota Komisi C DPRD Bojonegoro akan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangannya. 

” Nanti, sebelum kami menyampaikan rekomendasi secara resmi. Masing-masing anggota Komisi C DPRD Bojonegoro akan diberikan ruang untuk menyampaikan pandanganya”,ujarnya.   

Mochlasin Afan menilai, kebijakan merger tersebut merupakan kebijakan yang grusa-grusu (tergesa-gesa) dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Ia mengaku, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Lalu, tiba-tiba semua pada mengadu ke DPRD. “Apa yang hari ini lihat, ya memang membenarkan atau melegitimasi memang ada masalah”,imbuhnya. 

Selain itu, menurutnya kebijakan merger tersebut bisa jadi pembelajaran bagi semua, bahwa idealnya dalam mengambil kebijakan itu bisa melibatkan semua pihak. Bukalah ruang komunikasi, berikan sosialisasi, berikan penjelasan. 
” Dan dari sini bisa ditarik benang merahnya terhadap 26 SDN yang di merger”,pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Nur Sudjito, mengatakan kebijakan merger  bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu indikatornya adalah guru-gurunya profesional, seperti seorang guru statusnya harus Aparatur Sipil Negara (ASN). 

” Hingga saat ini jumlah guru kita kekurangan sebanyak 4000 dari seharusnya kebutuhan 7600 guru. Sehingga beberapa sekolah yang jumlah muridnya minimalis kita adakan merger. Dan merger pun tak hanya satu indikator jumlah muridnya kurang saja, tapi juga soal pelayanan”,ucapnya.

Menurutnya, dasar keputusan merger atau legalnya sudah ada. ” Mari kita sambut kegiatan belajar mengajar  (KBM) anak-anak kita besok Senin (17/7) tahun pelajaran 2003-2024″,pintanya.

Eko Prayitno

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!