Bojonegoro, NNews.co.id – Ratusan massa Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII ) Bojonegoro merangsek masuk ke kantor DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM.
Ratusan massa mahasiswa kemudian diterima Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto dan Mitro’atin di ruang rapat paripurna. Senin (12/9/2022).
Sebelumnya mahasiswa berorasi di depan kantor DPRD Bojonegoro secara bergantian. Sambil membawa spanduk terkait penolakan kenaikan harga BBM.
Selanjutnya, meski sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan pihak aparat yang berjaga di depan Kantor DPRD Bojonegoro tapi akhirnya terjadi negoisasi dan massa mahasiswa dibolehkan masuk ke kantor DPRD Bojonegoro menduduki ruang rapat paripurna.
Ketua PC PMII Bojonegoro, Heri Siswanto, dalam dialognya mengatakan akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga ada bentuk kesepakatan antara pihaknya dan DPRD Bojonegoro.
“Jika tuntutan aksi kami hari ini tidak ada kesepakatan, ini akan terus berlanjut sampai tuntutan terpenuhi,” kata dia.
Dia bahkan mengancam akan menurunkan seluruh elemen mahasiswa dan masyarkat jika hal tersebut tidak ditanggapi oleh pihak DPRD Bojonegoro.
“Dan apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan oleh DPRD Bojonegoro, kita akan kembali dengan mengundang seluruh elemen Mahasiswa Bojonegoro dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak kepentingan masyarakat,” tegas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Pimpinan DPRD Bojonegoro.
“Secara pribadi terkait yang menjadi tuntutan saya sependapat, tapi secara kelembagaan perlu mekanisme dalam pengambilan keputusan, sehingga besok Senin (19/9/2022) keputusannya kami akan sampaikan”, janjinya, saat dialog dengan mahasiswa.
Tercatat 5 tuntutan aksi mahasiswa tersebut diantaranya, pertama, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, kedua, mendesak pemerintah serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat saran.
Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran.
Kelima, mendesak DPRD Bojonegoro untuk ikut menolak kenaikan harga BBM.
Eko Prayitno
